JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Andan Topan menilai, yang menjadi sebab utama berkembangnya korupsi di Indonesia adalah persaingan politik yang tidak sehat. Khususnya dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada.
“Sebab musababnya adalah politik. Politiknya nggak sehat, korupsinya berkembang, terutama Pilkada, korupsi Pilkada itu besar sekali,” ujar Adnan dalam diskusi “Komitmen Pemberantasan Korupsi” di Hotel Santika, Jakarta, Selasa (30/11/2010).
Dalam pemberantasan korupsi, pemerintah, menurut Adnan belum dapat menyentuh partai politik untuk direformasi. “Padahal kalau partainya direform, saya kira itu cara memberantas korupsi yang ampuh,” katanya.
Selain masalah perpolitikan, korupsi di Indonesia lanjut Adnan juga berkembang pesat karena para penegak hukumnya banyak terlibat skandal. KPK yang diharapkan dapat menyentuh para penegak hukum, justru tampak enggan.
“KPK agak sensi ditanya korupsi penegak hukum, nggak mau sentuh wilayah itu,” tambahnya.
Sebagai gambaran, berdasarkan pengamatan ICW, terdapat tren penurunan lama hukuman terhadap para koruptor sepanjang 2009-2010. Pengadilan tindak pidana korupsi yang semula rata-rata menjatuhkan vonis koruptor selama empat tahun penjara, seolah memperpendek masa hukuman para koruptor menjadi sekitaran dua tahun penjara.
“Apalagi di pengadilan umum dalam 2009 trennya hanya 2-3 bulan,” kata Adnan. Dari segi aset recovery atau pemulihan aset, tahun ini juga terdapat penurunan jumlah aset yang dikembalikan. KPK saja, kata Adnan, hanya mampu mengembalikan Rp 142 miliar aset. Padahal biaya operasional yang dianggarkan untuk KPK mencapai Rp 250 miliar.
“Ini namanya rugi bandar,” imbuhnya. Demikian juga dengan Kejaksaan Agung. Menurut Adnan, Kejaksaan Agung mengklaim telah menyelamatkan harga negara senilai Rp 4,9 triliun. Padahal menurut data Badan Pemeriksa Keuangan hanya sekitar Rp 500 juta yang disetorkan.
tulisan menarik. makasih udah di share..